Dorong Kasus Investasi Gagal Bayar Diusut, Elemen Masyarakat Gelar Aksi di Mabes Polri dan Kejagung

KAWULA INDONESIA – Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi damai di depan halaman Mabes Polri dan pintu belakang belakang Kejaksaan Agung, Selasa (28/6/2022).

Melalui juru bicaranya Banser NU, M Sidik mendesak agar Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bertindak tegas terhadap anggotanya yang diduga “bermain” dengan melepas bos KSP IS dari tahanan Bareskrim Polri.

“Lepasnya tersangka Hendry Surya menunjukkan adanya existensi oknum aparat baik di kepolisian maupun di Kejaksaan Agung. Harus ada tindakan tegas,” kata Sidik dalam orasinya dari mobil komando.

Hal senada disampaikan Saddan Sitorus Ketua LQ Jakarta Barat. Menurutnya tidak ada satupun pengusaha investasi bodong yang diproses hukum. “Malah rekan kami, Alvin Lim yang menjadi kuasa hukum ribuan warga korban  investasi bodong dikriminalisasi. Dua kali disidang dalam kasus yang sama. Ini sungguh keterlaluan,” kata Saddan.

Ratusan massa yang hadir membawa spanduk, poster dan papan nama. Mereka menuntut agar korban investasi bodong diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Baharuddin.

Ketua LQ Indonesia Alvin Lim juga berorasi meminta agar Jaksa Agung, ST Baharuddin tidak hanya pecitraan. “Kami mewakili 150 ribun korban investasi bodong minta keadilan Jaksa Agung agar diproses, para pelaku kejahatan investasi bodong diadili,” ujar Alvin.

Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh

mengatakan Henry Surya lepas dari tahanan dikarenakan Tipideksus tidak mampu memenuhi petunjuk P19 Jaksa Penuntut umum dalam waktu 120 hari masa penahanan, sehingga demi hukum Tersangka Koperasi Indosurya 36 Triliun haruslah lepas dari rutan Bareskrim.

Lepasnya Henry Surya menjadi pemantik gerakan dan keinginan para korban lnvestasi bodong untuk mengeluarkan aspirasi dalam bentuk aksi damai karena para korban merasa bahwa Polri dan Kejaksaan belum mampu memberikan masyarakat rasa keadilan.

LQ Indonesia Lawfirm yang meminta izin aksi unjuk rasa di dukung oleh beberapa elemen masyarakat, seperti Banser NU, Pendekar Banten, Laskar Merah Putih, mahasiswa Islam, wartawan dari Serang, Banten, Jakarta dan Bekasi untuk menyuarakan rasa kecewa mereka atas kasus-kasus Investasi bodong yang mandek.

Tampak lautan manusia memenuhi Mabes Polri dan hadir pula artis Patricia Gouw yang juga menjadi korban Koperasi Indosurya ikut dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh LQ Indonesia Lawfirm.

Dengan lantang, Alvin Lim mengatakan, “Kapolri wajib dengar dan bantu korban investasi bodong, sebagaimana pasal 2, UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, segera beri kepastian hukum.Kapolri harus berusaha mewujudkan janjinya bahwa hukum akan tajam keatas dan berani tegas menindak masyarakat”.

Kepada media, Patricia Gouw mengungkapkan kekecewaannya terhadap lepasnya Henry Surya dari tahanan.

“Pemerintah tidak boleh abai atas nasib puluhan ribu korban investasi bodong di Indonesia. Gaji Presiden, menteri, polisi dan jaksa berasal dari pajak kami, sudah sepatutnya pemerintah bantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan Investasi bodong,” ucapnya.

Korban Koperasi KSP SB, Minnapadi dan Narads, mengharapkan agar kasus pidana mereka dapat berjalan, dengan ditahannya para terssngka dan disita aset hasil kejahatan.

Lana seorang ibu korban KSP SB mengeluhkan “LP KSP SB di Polda Jabar sudah tahun ke tiga dan tidak ada penetapan Tersangka sama sekali. Dimanakan nyali kepolisian untuk memberantas kejahatan?”

Korban Investasi bodong IS di kejaksaan nampak membentang spanduk meminta keadilan, Jeffry “Jaksa Agung harusnya perhatikan masyarakat dan nilai keadilan, sidangkan Henry Surya dan bukan malah menyidangkan Kuasa hukum kami 2 kali untuk perkara yang sama. Oknum kejagung harus diusut karena ini merusak nilai keadilan,” ucapnya.

Korban lainnya  Riany menyampaikan “Kami baca P19 Indosurya tidak mungkin kepolisian dapat menyelesaikan dalam waktu singkat, bisa bertahun-tahun itu apalagi jika harus memeriksa seluruh korban di Indonesia akan memakan waktu 10 tahun atau sampai daluarsa penuntutan. Lawyer kami LQ Indonesia Lawfirm sudah memperingati dari jauh hari ini akan terjadi dan bener saja, tahanan Indosurya lepas karena arogansi oknum kejaksaan,”  katanya.

Demo berlangsung dengan ramai dan tertib, ratusan korban dan elemen masyarakat tampak tertib dan berorasi dengan damai dan semangat.