KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapatkan SPP-IRT

KemenKopUKM Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Mikro Agar Dapatkan SPP-IRT

KAWULA INDONESIA – Untuk meningkatkan citra produk dan skala usaha para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama penerapan keamanan pangan, mereka harus mengantongi SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Hal ini ditekankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM).  Seperti yang disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya,  saat ini KemenKopUKM menggelar Rapat Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Bagi Usaha berupa Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Penyelenggaraan Fasilitasi Usaha Mikro pada Area Infrastruktur Publik Bali.

Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari keterlibatan UMKM pada acara Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali ini, diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19.

Eddy mengatakan dalam acara ini, para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berkesempatan untuk mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) yang saat ini dapat diterbitkan melalui OSS.

“Hal ini tentunya berdampak pada tingginya permintaan sertifikasi PKP oleh UMK, mengingat 99 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMK maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT sehingga semakin banyak pelaku UMK bertransformasi dari informal ke formal,” kata Eddy.

Selain itu, KemenKopUKM juga telah membentuk Garda Transfumi di wilayah Bali yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK untuk mendapatkan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di tahun 2022, secara nasional telah berhasil diterbitkan lebih dari 19 ribu NIB oleh relawan Garda Transfumi.

Eddy menilai bahwa salah satu bentuk konkret manfaat memiliki izin usaha dan sertifikasi produk adalah, dapat diikutsertakan pada kegiatan fasilitasi promosi pada insfrastruktur publik. Sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK paling sedikit 30 persen dari total luas lahan pada area infrastruktur.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadinase menambahkan bahwa saat ini pelaku UMKM sangat menggeliat dan dengan acara seperti ini, sosialisasi terkait SPP-IRT dapat dilakukan dengan lebih efektif.

“Kami mengapresiasi kegiatan dan program ini, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mampu membangkitkan pelaku usaha mikro kita di Bali. Semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan penghasilan pelaku UMKM,” kata Ekadinase.(Niel)