KemenKopUKM Gelar Pembekalan Tenaga Pendamping KUR di NTB dan Kaltim

Percepat Penyaluran Kepada UMKM

KemenKopUKM Gelar Pembekalan Tenaga Pendamping KUR di NTB dan Kaltim

KAWULA INDONESIA – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di dua tempat, yakni di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).  Hal ini untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berkualitas.

Seperti yang disampaikan Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Irene Swa Suryani, saat memberikan sambutan mewakili Deputi Bidang Usaha Mikro pada acara Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Mataram beberapa hari yang lalu mengatakan, bahwa pembekalan dilaksanakan dengan target satu tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 usaha mikro setiap bulan.

“Secara keseluruhan, target Pendampingan KUR Tahun 2022 adalah memberikan pendampingan kepada 11 ribu pelaku usaha mikro di 15 Provinsi, dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 190 orang dan dilakukan selama 6 bulan,” papar Irene.

Berdasarkan data, hasil pendampingan KUR pada 2021 sebanyak 9.127 usaha mikro atau sebesar 130% dari target 7.000 usaha mikro,  dengan nilai pengajuan plafon KUR sebesar Rp302,45 miliar dan yang terealisasi sebesar Rp202,55 miliar.

Pemerintah selalu terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM, melalui program KUR dengan target sebesar Rp373,17 triliun dan memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga, suku bunga KUR berkurang dari 6% menjadi 3%.

Sementara itu, realisasi penyaluran KUR tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp130,84 triliun yang diberikan kepada 2,85 juta debitur.  Realisasi penyaluran KUR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan data SIKP sebesar Rp1,93 triliun kepada 43.761 debitur.

“Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan memberikan dampak positif yang diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Irene.

Menurut Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan, bahwa pendamping KUR di NTB selama ini masih tetap melaksanakan pendampingan kepada calon debitur KUR sekalipun kontrak kerja dari KemenkopUKM sudah selesai.

“Dan yang lebih penting, pendamping KUR bisa memberikan pemahaman kepada calon debiturnya tentang pemberian subsidi bunga  oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha (UKM) bisa mengakses pembiayaan melalui program KUR dengan suku bunga yang rendah,” kata Masyhuri.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Pemprov Kaltim, Atikah, mengatakan bahwa pemerintah memfasilitasi KUR, yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur individu/perseorangan

Selain itu, Pemerintah juga menjaga dan membimbing badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible, atau belum bankable.

Dengan adanya program KUR ini, bertujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

“Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkatkan ke skala UMKM naik kelas dan usaha yang lebih besar,” kata Atikah.(Niel)