KAWULA INDONESIA-Sebanyak 29.260 wajib pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 28 Maret 2022 dengan surat keterangan yang diterbitkan sebanyak 33.306.

“Progress PPS yang masih akan berlanjut sampai akhir juni dan kami akan terus melakukan sosialisasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Menurut Sri Mulyani dari jumlah WP sebanyak 29.260 terdapat harta yang dideklarasikan sebesar Rp44,61 triliun yang meliputi deklarasi dalam negeri dan repatriasi Rp38,85 triliun, deklarasi luar negeri Rp2,95 triliun serta yang diinvestasikan Rp2,82 triliun.

“Dari jumlah tersebut, pajak dari PPS yang telah terkumpul adalah sebesar Rp4,55 triliun,” ujarnya lagi.

Kata Sri Mulyani peserta PPS Orang Pribadi (OP) mayoritas berasal dari WP OP dengan harta Rp10 miliar ke bawah dengan rincian harta di bawah Rp10 juta sebanyak 3,72 persen dan WP dengan harta Rp10 juta sampai Rp100 juta sebanyak 1,82 persen.

“Kemudian WP dengan harta Rp100 juta sampai Rp1 miliar sebanyak 9,94 persen, Rp1 miliar sampai Rp10 miliar sebanyak 40,63 persen, Rp10 miliar sampai Rp100 miliar sebanyak 34,67 persen dan Rp100 miliar sampai Rp1 triliun sebanyak 8 persen,” bebernya.

Sementara itu WP dengan harta Rp1 triliun sampai Rp10 triliun sebanyak 1,13 persen sedangkan di atas Rp10 triliun sebanyak 0,11 persen.

Jika dilihat dari tren per bulan juga terus meningkat yaitu harta bersih peserta PPS pada Januari Rp7,6 triliun dengan total PPh Rp0,83 triliun, harta bersih peserta pada Februari Rp12,63 triliun dengan total PPh Rp1,29 triliun serta Maret Rp24,37 triliun dengan PPh Rp2,43 triliun.

Peserta pun berasal dari berbagai sektor yakni 1,8 persen jasa profesional, 3,3 persen industri pengolahan, 7 persen sektor lainnya, 45 persen pegawai, 8,8 persen jasa perorangan lainnya serta 34,1 persen sektor perdagangan dan eceran.

Sri Mulyani menegaskan optimalisasi PPS terus dilakukan dengan analisis data yang telah dilakukan terhadap data internal dan eksternal.

“Hasil analisis berupa daftar WP yang berpotensi untuk mengikuti PPS juga telah dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk disampaikan imbauannya kepada WP yang bersangkutan,” pungkasnya. (dri)