KAWULA INDONESIA-Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan subsidi minyak goreng (Migor) tersebut berpotensi memicu peredaran minyak oplosan oleh oknum nakal.

“Mengingat adanya, peningkatan penggunaan minyak goreng curah oleh masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akibat disparitas harga yang cukup jauh antara minyak goreng curah dan kemasan. Saat ini, harga minyak kemasan dibanderol Rp24.000 hingga Rp27.000 per liter,” ujar Bhima kepada wartawan kemarin.

Kata Bhima selain disparitas harga, potensi beredarnya minyak curah oplosan akibat tidak adanya barcode hingga kode produksi seperti yang tertera pada minyak goreng kemasan. Sehingga, tidak ada jaminan mutu yang diperoleh konsumen rumah tangga ekonomi bawah.

“Karena yang namanya minyak goreng curah nggak ada barcodenya, tidak ada kode produksi. Sehingga kemungkinan dioplos dengan minyak jelantah bisa terjadi,” beber Bhima.

Oleh karena itu, Bhima mendesak pemerintah untuk memperketat distribusi terhadap minyak goreng subsidi. Selain itu, sanksi tegas juga harus disiapkan bagi oknum nakal pengoplos minyak curah subsidi dengan jelantah.

“Tapi, minyak goreng curah ini susah sekali diawasi subsidinya. Moral hazard nya terlalu besar,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan hanya memberikan subsidi untuk minyak goreng curah untuk masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan ditentukan dengan mekanisme harga pasar.(dri)