UMKM Harus Paham UU HPP

Perhitungan pajaknya lebih meringankan

UMKM Harus Paham UU HPP
Photo : Ilustrasi (istimewa)

KAWULA INDONESIA – Bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mulai tahun 2022 berlaku kebijakan baru dari pajak penghasilan, yaitu terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disebut UU HPP.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 ini tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengisi peraturan pajak UMKM terbaru.

UU HPP ini mengubah berbagai peraturan perpajakan, seperti sejumlah ketentuan pajak penghasilan atau PPh. Salah satu perubahan terjadi dalam batas peredaran bruto atau omzet usaha untuk perhitungan PPh.

Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan beberapa saat lalu menjelaskan, bahwa UU HPP menetapkan pembebasan PPh untuk omzet usaha hingga Rp500 juta per tahun. Artinya, pelaku usaha, khususnya UMKM hanya akan dikenakan pajak apabila omzetnya dalam satu tahun melebihi Rp500 juta.  Kalau omzetnya dalam setahun masih dibawah Rp500 juta, berarti tidak perlu membayar PPh.

Namun, jika omzetnya lebih dari Rp 500 juta ke atas, maka UMKM tersebut wajib membayar pajak dengan tarif 0,5%, namun jumlah yang dibayarkan juga hanya selisih dari total omzet dikurangi batas peredaran bruto yaitu Rp500 juta.

Lebih lanjut Suahasil memberikan gambaran bagaimana menghitung pajak bagi UMKM yang omzetnya masuk dalam perhitungan pajak.  Pemilik usaha dapat menghitung omzet per bulan dan menjumlahkan nilainya dalam satu tahun. Jika total omzetnya di atas Rp500 juta maka pajak dikenakan atas selisih dari batas minimal omzet tersebut.

Misalnya, seorang pelaku usaha mencatatkan total omzet yang didapat senilai Rp1,2 miliar dalam satu tahun.  Dari jumlah Rp 1,2 miliar, dengan adanya ketentuan batas peredaran bruto Rp500 juta, maka sisa dari Rp 1,2 milyar – Rp 500 juta (nilai peredaran bruto) sehingga sisanya hanya Rp700 juta.  Nilai omzet Rp700 inilah yang dikenakan pajak.  Jadi perhitungannya adalah Rp700 juta X 0,5% = Rp3,5 juta.  Nilai Rp3,5 juta inilah sebagai jumlah pajak yang harus disetorkan.

Perhitungan pajak UMKM terbaru ini lebih meringankan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Karena biarpun penghasilan Rp 1,2 miliar, tetapi pajak yang dibayar menjadi lebih rendah lewat aturan yang baru.(Niel)