NIB, Legalitas Awal yang Harus dimiliki UMKM/UKM

NIB diterbitkan oleh OSS/BKPM

NIB, Legalitas Awal yang Harus dimiliki UMKM/UKM

KAWULA INDONESIA – Pemerintah selalu gencar untuk terus mensosialisasikan NIB kepada setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  Apa pentingnya NIB bagi para pelaku UMKM/UKM ini?

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Para pelaku UMKM/UKM yang mengantongi sertifikasi NIB ini, menunjukkan bahwa usaha yang dijalaninya ini legal, secara hukum diakui negara, sehingga mendapatkan banyak keuntungan dan peluang untuk memajukan usahanya.

Bagaimana cara mendapatkannya?

Sangat mudah!

NIB diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) atau BKPM. Penerbitan NIB melalui OSS tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.  Lakukan proses pembuatan NIB di halaman situs www.oss.go.id

Untuk mengikuti prosedur pendaftaran NIB melalui laman OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk non perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. NPWP wajib dimiliki terlebih dahulu.  Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.

NIB berjumlah tiga belas digit angka yang di dalamnya terdiria atas pengaman dan tanda tangan elektronik. Setelah UMKM/UKM memiliki NIB, berbagai fasilitas siap diterimanya seperti pembiayaan dari perbankan, peluang mendapat pelatihan dan pemberdayaan,  mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah serta lainnya yang menjadikan usahanya semakin berkembang dan maju.  Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Lembaga yang lain akan memberikan kemudahan kepada setiap pelaku UMKM/UKM.

Keuntungan lainnya?

Dengan NIB, izin lainnya tidak diperlukan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hingga Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Fungsi NIB juga sebagai Angka Pengenal Impor (API) serta akses kepabeanan bagi perusahaan ekspor dan impor.

Para pelaku UMKM/UKM yang memiliki NIB juga dapat membuat sertifikasi Halal atau Standar Nasional Indonesia (SNI), yang menjadi jaminan produk atau jasa yang dibuat sesuai syariat Islam atau berstandar nasional.(Niel)