KAWULA INDONESIA-Proyek pembangunan ibu kota baru harus segera dimasukan ke dalam desain jangka sangat pendek saat ini, yakni alokasi APBN untuk periode 2022-2024.

“Artinya, di 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain. Dan pada saat yang sama maksimum defisit 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan kemarin.

Menurut Sri Mulyani untuk jangka menengah-panjang, yakni pada kurun waktu 2025-2045, pihaknya akan melihat keseluruhan estimasi yang negara. Itu tentu akan dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung, sama seperti jangka pendek pada 2022-2025.

“Berapa yang akan jadi porsi APBN, ini kira-kira mendanai satu, untuk belanja pembangunan yang harus disediakan, seperti komplek pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar, seperti untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan di-install dan dibangun,” bebernya.

Sedangkan lanjut Sri Mulyani sebagian proyek ibu kota baru lainnya nanti akan masuk dalam skema dengan pendanaan swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

“Itu pasti juga akan membutuhkan APBN, apakah dalam bentuk project development fund, apa dalam bentuk viability gap (fund), atau dalam bentuk dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi,” pungkasnya.(dri)