Plt. Sekjen Kemendagri Larang Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri

Sudah empat Surat Edaran tentang pencegahan ke luar negeri

Plt. Sekjen Kemendagri Larang Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri
Plt. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro

KAWULA INDONESIA – Penyebaran varian Covid-19, Omicron makin hari makin meningkat.  Untuk menghindarinya, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, meminta kepala daerah menaati larangan bepergian ke luar negeri.

“Kita menyaksikan bahwa kemungkinan Omicron ini angkanya akan meningkat di Indonesia, dalam ramalan perhitungan-perhitungan akan terjadi di bulan Februari,” ujar Suhajar saat membuka Rapat Sosialisasi Pembatasan Perjalanan ke Luar Negeri (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Para Pejabat Daerah) bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) secara virtual, Selasa (18/1/2022).

Menurut Suhajar, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) pada Minggu (16/1/2022), meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri bepergian ke luar negeri, termasuk pejabat pemerintah. Hanya kegiatan yang sangat bersifat esensial yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Oleh karena itu saya perlu menyampaikan kepada teman-teman kalau ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta kawan-kawan yang lain, yang mau ke luar negeri tolong sampaikan, bahwa kami (Kemendagri) sekarang menutup dulu izinnya,” terang Suhajar.

Hingga saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan empat Surat Edaran tentang pencegahan ke luar negeri. Pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 6 Desember 2021 tentang imbauan menunda perjalanan ke luar negeri. Kedua, Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Desember 2021, tentang kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPANRB) pada 13 Januari 2022 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi Pegawai ASN pada masa pandemi Covid-19. Keempat, Surat Edaran Mensesneg pada 17 Januari 2022 tentang kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Dulu kita pernah memberhentikan 3 bulan wakil bupati karena bepergian tidak ada izin, jadi tolong ini kita pedomani bersama untuk kebaikan kita bersama,” himbau Suhajar agar seluruh kepala daerah dapat mempedomani Surat Edaran tersebut.

Lebih lanjut Suhajar juga meminta kepada kepala daerah agar dapat berkonsentrasi mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di lapangan.  Tetap jaga protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi, dan memperketat kegiatan masyarakat. Serta meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan imbauan kepada masyarakat, baik berupa Surat Edaran maupun bentuk lainnya.

“Walaupun mungkin di daerah teman-teman belum ada Omicron dan mungkin masih Delta atau Alfa, semuanya harus diwaspadai,” kata Suhajar lagi.(Niel)