DPRD dan TAPD Rasionalisasi Ulang 73 Kegiatan dalam APBD 2022

KAWULA INDONESIA – DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mendalami dokumen APBD tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, sejauh ini ada sebanyak 73 Sub Kegiatan Anggaran (PASK) yang terimbas evaluasi Kemendagri. Sementara sebagian besar anggaran tersebut diperlukan di tengah masyarakat.

“Saya minta rasionalisasi belanja yang sudah ada di RKPD, mana yang mendesak dan tidak. Jadi ini kita akan meminta persetujuan dari 73 PASK yang tidak diizinkan untuk dijelaskan kembali, dan akan memutuskan dalam forum Banggar yang resmi ini,” kata Prasetyo.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, bahwa masih ada kesempatan PASK yang terevaluasi untuk dianggarkan kembali, namun harus memenuhi kriteria keadaan darurat dan mendesak sesuai Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kriteria keadaan darurat seperti bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, perbaikan sarana dan prasarana yang mengganggu pelayanan publik,” katanya.

Sementara untuk keperluan mendesak, Marullah kembali menjelaskan antara lain kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, belanja daerah yang mengikat dan wajib, kompetisi daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.

“Terakhir terkait lomba daerah yang ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintahan Daerah atau masyarakat,” tulisnya.

Hasil Berdasarkan rapat, Badan Anggaran dan TAPD menetapkan sebanyak 24 dari 73 PASK untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri menjelaskan, ada sebanyak 15 PASK di Komisi A kembali dianggarkan.

“Di Komisi A terdapat 15 PASK yang dihidupkan kembali, di Walikota Selatan ada 7 PASK baru dengan total nilai Rp266 miliar. Untuk Komisi E ada 2 senilai Rp11,9 miliar dan 18,4 miliar,” tandasnya.

Selanjutnya Edi dijelaskan setelah ditetapkan, 24 PASK ini akan dimasukkan ke dalam berita acara dan akan di tandatangani oleh, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua sebagai lampiran permohonan nomor registrasi perda. (iT)